Artinya, mereka diharapkan masuk ke bisnis yang hampir pasti rugi. Padahal biaya pembangunan pembangkit panas bumi atau panel surya tak murah.
Anggota Dewan Energi Nasional Tumiran, menganggapnya kesalahan berpikir yang berlangsung di pemerintah. Untuk merangsang penggunaan energi terbarukan, dia menyarankan agar kebijakan energi alternatif diuji coba lebih banyak untuk memasok kebutuhan energi masyarakat menengah ke atas.
"Sulit kalau feed in tariff energi terbarukan dipakai melistriki masyarakat tidak mampu. Seharusnya justru di perumahan Pondok Indah yang pakai. Kita dorong rumah-rumah di atas Rp 500 juta, untuk industri panel surya," ujarnya di sela-sela diskusi Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/3).
Tumiran menambahkan, kebijakan tarif listrik juga harus diubah, supaya energi terbarukan lebih populer. Pengajar Universitas Gadjah Mada itu menilai, orang kaya yang masih menggunakan pasokan listrik konvensional, berarti harus membayar lebih mahal.
"Harus ada yang kita paksakan, kalau konsumsi listriknya di atas 300 KwH, berarti tarifnya progresif," cetusnya.
Dengan demikian, subsidi bisa lebih tepat sasaran. Orang kaya sekaligus membantu pemerintah menyediakan dana untuk listrik bagi warga tidak mampu.
"Sudah saatnya kita ajak mereka bersedekah. Ini bisa dijalankan," kata Tumiran.
Dari data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, produksi listrik di Indonesia 63 persen dipasok dari pembangkit batu bara. Sedangkan energi terbarukan seperti panas bumi kapasitas terpasangnya baru 10 persen, dengan daya 6 giga watt (GW). Pembangkit alternatif lainnya baru di kisaran 0,3-0,5 persen.
Ketersediaan infrastruktur saat ini dinilai pemerintah belum bisa mengimbangi permintaan. Untuk listrik Jawa-Bali, konsumsi diperkirakan tumbuh 7,6 persen per tahun, dengan prediksi kebutuhan tujuh tahun lagi setara 275 Terra Watt per hour (TWh). Sedangkan Indonesia timur peningkatan kebutuhan listrik pada 2020 mencapai 46 TWh atau 11,2 persen per tahun.
