Pertemuan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan Pimpinan KPK membahas pencegahan apabila terjadi penyimpangan dalam praktek dana aspirasi yang dikucurkan dalam setiap DPRD. Taufik tidak ingin program senilai Rp 11.2 triliun ini bakal disalahgunakan dalam prakteknya.
Saat pengajuan dana initaks edikit yang menyangsikan bahwa ini bakal menjadi bancakan para anggota dewan. Alih-alih untuk memfasilitasi setiap daerah agar aspirasi dari rakyat bisa tersampaikan hingga ke pusat akan menjadi dana kantong pribadi.
Dengan menggandeng KPK, maka pengawasan dana yang akan di sahkan pada sidang paripurna pukul 13.00 akan berjalan bersih dan kecurangan yang trejadi bisa dihindarkan. Namun partai Nasdem dan Hanura secara tegas menolak dengan keberadaan program tersebut.
Pantaslah jika menolak, dana sebesar itu untuk aspirasi yang seharusnya menjadi tugas masing-masing anggota DPRD semestinya tidak membebani rakyat kan, Bro? Bayangkan triliunan rupiah jika disalurkan untuk kaum jomblo seperti loe. Indonesia pasti lebih bahagia.
