Merdeka.com --- Perdana Menteri Australia Tony Abbot direncanakan akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Batam, Indonesia, pada Rabu (4/6) lusa. Kedatangan Abbot diharapkan akan menjelaskan status hubungan dua negara yang sempat renggang akibat adanya penyadapan.

"8 Bulan terakhir ini hubungan kita tidak sebaik sebelumnya. Bukan karena Indonesia, tapi karena Australia sendiri. Oleh karena itu, saya kira pertemuan tanggal 4 nanti memberi kesempatan pada dua kepala negara untuk bisa mengkaji status hubungan dua negara saat ini," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Marty mengatakan PM Tony Abbot harus menjelaskan soal penyadapan yang dilakukan intelijennya kepada Presiden dan istrinya. Diharapkan, Abbot juga akan membahas 6 poin yang diminta Pemerintah Indonesia untuk memaafkan perbuatan Australia tersebut.

"Saya kira bola berada di tangan Australia. Bisa menjelaskan posisinya menyangkut penyadapan dan juga masalah penanganan suaka," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Marty, pemerintah Indonesia masih menunggu pihak Australia memberikan tanggapannya terhadap 6 poin tersebut. Sejak diputuskannya poin-poin kode etik itu, Australia tak kunjung memberikan respon.

"Kita masih menunggu dari pihak Australia, tanggapan mereka terhadap kode etik yang telah kita berikan kepada Australia. Tidak ada yang terlalu rahasia dari isi kode etik itu. Intinya adalah tidak menyadap. Saya kira itu sesuatu yang sangat minimum dan sangat mendasar, jadi hingga saat ini kita masih menunggu, tanggapan dari pihak Australia," pungkas Marty.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia bereaksi atas penyadapan yang dilakukan badan intelejen Australia terhadap Presiden SBY, Ibu Negara, dan beberapa menteri kabinet lainnya. Indonesia pun merespon tindakan yang melanggar etik diplomasi tersebut dalam enam poin yang harus dilakukan Australia agar hubungan kembali membaik.

Enam poin itu di antaranya; akan menugasi Menlu atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam, serius termasuk isu-isu yang sensitif termasuk hubungan bilateral Indonesia Australia pasca-penyadapan.

"Bagi saya ini pra syarat dan stepping stone dan rumusan protokol kerjasama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia. Kedua, setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement kedua belah pihak dilanjuti pembahasan kode protokol dan etika kedua negara."

Ketiga, SBY akan memeriksa sendiri kode protokol dan etik itu pasca-penyadapan yang lalu. Keempat, Setelah protokol dan kode etik itu disahkan, SBY ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintahan, "Saya sebagai Presiden dan PM Abbot sebagai PM," ujar SBY.

Kelima, tugas kedua negara, membuktikan kedua kode etik itu untuk dijalankan, oleh karena itu dilakukan observasi dan evaluasi. "Saya kira wajar dan diperlukan," ujar SBY.

Terakhir, langkah terakhir yang diperlukan dan diusulkan adalah, setelah kedua negara utamanya Indonesia memiliki kepercayaan atau trust dan kemudian protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan maka SBY berpandangan kerjasama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan. "Termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua negara," tandas SBY.