Keberadaan Taksi Uber menjadi polemik tersendiri bagi jasa layanan taksi lainnya. Hal ini menaruh perhatian DPRD DKI yang segera menyelesaikan permasalahan ini.

Hingga akhirnya keputusan final dikeluarkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnevil bahwa Taksi Uber dianggap ilegal. Alasan ini merujuk pada aturan bahwa semua jasa layanan transportasi umum harus bernaung di bawa Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan dalam kasus ini Taksi Uber tidak masuk ke dalamnya.

Isu keberadaan Taksi Uber ternyata sudah masuk agenda, namun penangananya dianggap lambat. Veri menilai bahwa Dinas Perhubungan dan Transportasi kurang cekatan dalam membahas masalah ini sehingga setelah mengerucut baru ada tindakan.

Meski membatasi ruang lingkup di seputaran daerah Jakarta Pusat, namun keberadaan Taksi Uber dianggap meresahkan bagi taksi lainnya. Namun tak sedikit yang menyayangkan dengan pelarangan Taksi Uber yang dianggap resposif dan cekatan. Kalo menurut lo gimana bro?