Saat ini, negara maju anggota APEC memproteksi masuknya produk perkebunan dari Indonesia dengan berbagai aturan. Negara yang membatasi diantaranya, Tiongkok, Kanada, beberapa negara ASEAN, Amerika Serikat, dan negara Amerika Latin.

"Kita ingin mendorong liberalisasi pertumbuhan yang inklusive, balance, strong, and suistanable. Jangan hanya menguntungkan negara-negara maju saja," kata Muhammad Lutfi di China seperti dilansir antara, Minggu (18/5).

Para anggota delegasi mencapai kesepakatan untuk menugaskan Policy Support Unit (PSU) melakukan kajian mendalam atas 144 produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dinominasikan oleh 11 Ekonomi APEC.

Muhammad Lutfi mengatakan pada tahun sebelumnya Indonesia memprakarsai untuk mempromosikan produk-produk yang berkontribusi kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

"APEC dianggap berhasil untuk mendorong pembukaan pasar para anggotanya secara unilateral, dan saat ini masih ada sekitar satu miliar penduduk APEC hidup di pedesaan yang sebagian besar diantaranya belum mendapatkan manfaat langsung dari kerja sama APEC ini," katanya.

Prakarsa Indonesia itu didukung Tiongkok, Malaysia dan PNG sebagai pendukung. PSU diharapkan bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mendorong perdagangan dan investasi pada sejumlah produk masyarakat di pedesaan biar memperoleh pendapatan yang lebih layak.

Sebab, tak sedikit negara maju anggota APEC terbukti memproteksi masuknya produk perkebunan dari Indonesia dengan berbagai aturan, seperti Tiongkok, Kanada, beberapa negara ASEAN, Amerika Serikat, dan negara Amerika Latin.

"Kita ingin mendorong liberalisasi pertumbuhan yang inklusive, balance, strong, and suistanable. Jangan hanya menguntungkan negara-negara maju saja," kata Muhammad Lutfi.

Ia mengatakan usaha ini dilakukan dalam kerangka tiga misi yang diusung Indonesia dalam APEC, yakni mencapai Bogor Goal, integrasi ekonomi nasional, dan konektivitas pertumbuhan.